Berita Media, Diskusi, Pandangan Anggota, Pandangan Fraksi, Pandangan Parlemen, Pojok Komite

Panja RUU KUHAP dan KUHP Minta Perlakuan Khusus

JAKARTA (Suara Karya): Panitia Kerja (Panja) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) minta ada perlakuan khusus terkait pembahasan RUU tersebut. Sebab, diperlukan banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk sistem yang digunakan negara yang menjadi tujuan studi banding, seperti Prancis, Rusia, dan Belanda.

Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Eva Kusuma Sundari, beberapa anggota Panja akan melakukan kunjungan kerja ke Belanda pada pekan depan untuk mencari masukan terkait pembahasan RUU tersebut.

Meski studi banding itu dinilai penting, namun Eva mengaku bahwa dirinya tidak akan ikut dalam rombongan ke Belanda. “Saya sebenarnya ingin ikut, tapi fraksi melarang. Yang jelas, pembahasan revisi KUHP dan KUHAP ini sangat penting dan perlu mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk sistem yang digunakan di Belanda. Karenanya, Panjanya juga jangan diperlakukan seperti Panja yang lain. Harus ada perlakuan khusus,” katanya. Sebelumnya, Komisi III DPR sudah melakukan kunjungan serupa ke Perancis pada 22-26 April 2013 lalu. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika (Fraksi Partai Demokrat). Sementara kunjungan ke Rusia pada 15 hingga 18 April 2013 dipimpin Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar).

Terkait pembahasan RUU tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf mengatakan, selain pembahasan kedua RUU tersebut, Komisi III juga akan memprioritaskan pembahasan RUU MA (RUU Mahkamah Agung) dan RUU Kejaksaan dalam masa persidangan keempat ini.

“Namun dari empat RUU tersebut, saya kira yang paling berat adalah pembahasan RUU KUHAP dan KUHP. Kedua RUU itu sangat tidak mungkin dapat selesai dalam masa persidangan saat ini. Karena, itu RUU baru dan substansi pasal-pasal yang dibahas juga sangat banyak,” ujar politisi PKS ini.

Sikap pesimistis Muzzammil cukup beralasan. Pasalnya, banyak kendala yang dihadapi dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, pada masa sidang ini, sebagai fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi III juga harus fokus pada pembahasan APBN-P 2013 dan RAPBN 2014 yang akan dipercepat pembahasannya.

“Ini yang membuat saya kurang yakin ada RUU yang bisa kita selesaikan dalam masa persidangan ini. Kalau pun ada, itu kemungkinan hanya RUU Kejaksaan dan RUU MA,” ujarnya menambahkan.

Sumber: suarakarya-online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>