Berita Media, Diskusi, Hak Tersangka/Terdakwa, Isu Tematik, Pandangan Pemerintah, Perlindungan Saksi dan Korban, Pojok Komite

RUU KUHAP Bisa Dirombak

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini sudah diserahkan ke DPR, belum sempurna. RUU tersebut terbuka untuk dirombak.

“Pemerintah sebagai inisiator pembuat RUU sengaja mempercepat penyerahan draf RUU KUHAP ke DPR untuk segera dibahas bersama,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam seminar bertema “Menyongsong Perspektif Baru Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP”, di Jakarta, Rabu (10/4).

Pemerintah tak ingin draf RUU KUHAP maupun RUU KUHP menjadi draf abadi. “Apalagi dua draf RUU ini telah disusun sejak 1963,” ujarnya. Salah satu yang luput dari pantauan pemerintah sebagai inisiatif pembuat RUU itu adalah belum dimasukkannya kewenangan Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dia menambahkan pencantuman peran LPSK dilakukan untuk memperjelas posisi LPSK dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana terpadu mencakup subsistem penyelidikan dan penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem pemeriksaan perkara di pengadilan, dan subsistem pemasyarakatan. nsf/P-3

Sumber : koran-jakarta.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>